DPRD Kulon Progo desak pemkab membuat "UKM Center"

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat membuat "Usaha Kecil Menengah Center" untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di wilayah ini.

Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Minggu, mengatakan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Kulon Progo lebih dari 35 ribu UKM yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat.

"Jumlah UKM tersebut masih terkendala dalam pengemasan hingga pemasaran. Untuk itu, kami dari Komisi II DPRD Kulon Progo membuat program percepatan pengembangan UKM dalam bentuk "UKM Center," kata Priyo Santoso.

Ia mengatakan UKM Center terdiri dari konsultan bagi UKM untuk mengembangkan usahanya, outlet produk produk UKM, dan pasar digital untuk produk UKM di Kulon Progo.

Saat ini pasar tradisional dalam arti penjualan secara tatap muka sudah mulai ditinggalkan oleh kaum milenial yang akrab dengan gawai. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan harus mulai melakukan modernisasi pasar dengan cara daring.

Sejauh ini, laman yang dirintis oleh Pemkab Kulon Progo melalui belabelikulonprogo.com belum mampu mendongkrak penjualan produk UKM dan IKM, sehingga perlu adanya UKM Center.

"Jumlah produk unggulan di Kulon Progo lebih dari 300 produk, dan masih belum mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, UKM Center sangat mendesak didirikan guna memecahkan persoalan UKM," katanya.

Priyo mengatakan Komisi II akan mengawal program pengembangan UKM ke depan sehingga secara riil pengembangan UKM ini akan secara langsung maupun tidak langsung akan bisa meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

"Ke depan, UKM harus menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kulon Progo," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi melihat belum ada upaya serius Pemkab Kulon Progo yang berpihak pada UKM di wilayah ini. Hal ini bisa dilihat dari APBD 2020 yang belum berpihak kepada UKM.

"Pada 2020, visi Pemkab Kulon Progo akan mengembangkan UKM sebagai penggerak ekonomi, tapi program dan anggaran tidak ada yang berpihak. Jadi, kami melihat program UKM 2020 sebatas bahasa bibir," katanya.