Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penurunan jumlah warga miskin 2.466 jiwa atau 617 kepala keluarga pada tahun ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada 2017-2022.
“Kegiatan pengentasan kemiskinan dilakukan secara sinergi. Untuk kami, program yang disiapkan adalah dengan kegiatan pemberdayaan, yaitu melalui pendampingan dan fasilitasi,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat di Yogyakarta, Rabu.
Warga miskin di Kota Yogyakarta dimasukkan dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang dimutakhirkan setiap tahun. Pada 2020, jumlah warga miskin tercatat 14.359 kepala keluarga dengan 45.725 jiwa. Pada tahun lalu, jumlah warga miskin mencapai 15.282 KK dengan 49.641 jiwa.
Kegiatan pendampingan, di antaranya melalui kelompok usaha bersama (Kube) yang beranggotakan warga miskin yang masuk dalam data KSJPS Kota Yogyakarta.
Pemberdayaan melalui Kube dinilai berhasil jika minimal satu anggota kelompok tersebut tidak lagi menyandang status sebagai warga miskin.
“Mereka harus sudah tidak lagi masuk dalam data KSJPS di tahun berikutnya,” katanya.
Pendampingan untuk pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, selain melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.
Agus optimistis dapat memenuhi target tersebut karena pencapaian penurunan warga miskin di Kota Yogyakarta pada 2019 lebih dari 3.900 jiwa dari target awal 2.050 jiwa.
Sesuai RPJMD, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta ditargetkan turun menjadi 6,15 persen pada 2022, sedangkan pada akhir 2019 mencapai 6,48 persen.
Namun demikian, lanjut Agus, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta harus disinergikan dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) karena biasanya terjadi perbedaan data akibat perbedaan parameter pendataan.
“Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki data warga miskin melalui KSJPS. Namun data tersebut juga perlu diintegrasikan dengan data dari pusat, yaitu data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.
Pada 2019, proses integrasi DTKS dengan data KSJPS sudah mencapai sekitar 80 persen.
“Warga yang masuk dalam irisan data ini akan diprioritaskan sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan. Tetapi, kami akan upayakan supaya data warga miskin benar-benar terintegrasi 100 persen,” katanya,
Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan dana sekitar Rp107 miliar tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah, untuk kebutuhan intervensi program penanggulangan kemiskinan.
