Kesbangpol Yogyakarta gelar Sekolah Demokrasi menyasar generasi muda

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu setempat menyelenggarakan Sekolah Demokrasi khusus untuk generasi muda yang nantinya diharapkan bisa terlibat aktif pada Pemilu 2024.

“Kegiatan ini baru digelar pertama kali. Pada angkatan pertama, kami buka untuk 20 peserta berusia 20 tahun dan maksimal 40 tahun,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, kegiatan tersebut ditujukan untuk generasi-generasi muda yang diharapkan dapat memiliki kontribusi lebih besar dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Di Kota Yogyakarta akan digelar dua kali pesta besar demokrasi berupa Pemilihan Umum 2024, yaitu Pemilu Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah.

“Ada dua penyelenggaraan besar pada 2024 yang tentunya akan menguras banyak energi, baik fisik maupun mental. Peran pemuda sangat dibutuhkan pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut dia, diperlukan banyak persiapan untuk memastikan generasi muda bisa memiliki pendidikan politik yang baik, salah satunya dengan Sekolah Demokrasi.

Meski pada angkatan pertama hanya dibuka kuota untuk 20 peserta, namun Tri Agus menyebutkan jika minat generasi muda cukup banyak mencapai lebih dari 100 orang.

“Banyak juga yang berasal dari luar Kota Yogyakarta. Tetapi, sekolah ini hanya dikhususkan untuk warga Yogyakarta. Kami mengajak Karang Taruna dan organisasi kepemudaan untuk mengikuti sekolah ini,” katanya.

Sekolah Demokrasi akan digelar selama dua hari, 12-13 Oktober bertempat di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta.

Sejumlah materi yang akan diberikan di antaranya pemahaman demokrasi, kepemimpinan, kearifan loka, literasi digital, problematika pemilu, dan materi lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Budi Santoso mengatakan peserta Sekolah Demokrasi diharapkan dapat menjadi “influencer” bagi pemuda di sekitarnya agar semakin memahami demokrasi dan pendidikan politik.

“Para peserta Sekolah Demokrasi diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai politik yang baik, menghindari hoaks, dan lainnya,” katanya.

Ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali membuka Sekolah Demokrasi angkatan kedua apabila minat masyarakat masih tinggi.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta Widyastuti mengatakan para peserta Sekolah Demokrasi dapat menjadi penyelenggara Pemilu 2024.

“Misalnya di level KPPS atau panitia pengawas pemilu. Pada Pemilu 2019, peran generasi muda sudah cukup baik, yakni 40:60 dengan orang tua. Rasio ini perlu ditingkatkan,” katanya.