Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.
Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, mengungkapkan pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan dana pensiun di BUMN.
"Ini yang jadi concern jangan sampai Komisi VI mendorong pembukaan kasus-kasus Asabri dan Jiwasraya tetapi di dana pensiun BUMN kita tidak sempat merapikan, karena sesuai aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkuatirkan karena deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus," katanya.
Kementerian BUMN berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan dana pensiun BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023 mendatang.
Erick mengaku ingin dana pensiun BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.
"Nah ini kita mau coba diperbaiki, jangan sampai pensiunan pegawai BUMN justru jadi masalah ke depan. Dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada tadi, akhirnya hilang atau tidak dimanfaatkan. Ini yang kita coba sedang petakan," ungkapnya.
Menurut Erick, dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir sebut 65 persen dana pensiun BUMN butuh perhatian khusus
Menteri Erick: 65 persen dana pensiun BUMN butuh perhatian khusus
Tangkapan laya12r Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12/2022) (ANTARA/Youtube Komisi VI DPR RI Channel)
