Akademisi: Masyarakat perlu kawal penyerapan APBD

Yogyakarta (Antara Jogja) - Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menghindari penyimpangan penggunaannya oleh pemerintah daerah, kata seorang akademisi.

"Selain untuk membangun transparansi. Upaya itu juga untuk mendorong pemerintah daerah lebih serius mengelola anggaran," kata kata Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo di Yogyakarta, Selasa.

Dia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga rata-rata masih belum mencerminkan prioritas belanja yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut dia, untuk dapat melakukan pemantauan atau pengawasan, masyarakat perlu membangun wawasan mengenai APBD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi penyimpangan, menurut dia, masyarakat tidak perlu berfokus pada aksi demostransi melainkan langsung dapat melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tidak perlu demo, melainkan bisa langsung melapor ke PPATK," katanya.

Hingga saat ini, ia menilai, Rencana kerja anggaran (RKA)- satuan kerja perangkat daerah (SKPD) rata-rata cenderung terpecah dalam proyek-proyek dengan skala pendanaan yang kecil, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendanaan prioritas bagi pembangunan daerah.

"Kepentingan politik maupun aktor perumus kebijakan di tingkat daerah juga mempengaruhi rincian prioritas kebijakan yang dapat didanai APBD," katanya.

Selain itu, menurut Wahyudi, alokasi belanja modal di masing-masing daerah pada umumnya juga masih dinomorduakan dibanding belanja pegawai yang kisarannya mampu mencapai 60 persen dari APBD.

Padahal, katanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,8 persen pada 2015 akan dapat dicapai secara maksimal jika alokasi belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan sumber energi, serta sistem logistik daerah mampu dioptimalkan.

"Ketidakseriusan pengelolaan anggaran juga biasanya sering kali tercermin dalam keterlambatan penyerapan APBD," kata Wahyudi.

(L007)