Bogor (ANTARA Jogja) - Persatuan Guru Republik Indonesia meminta agar guru tidak menjadi korban dan dilibatkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena menganggu pelaksanaan tugas mereka.
"Dalam otonomi ini, guru masih banyak yang menjadi korban politik pascapilkada," kata Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistyo dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI di Sentul, Bogor, Selasa.
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tersebut, Ketua PB PGRI meminta agar hal itu segera diatasi.
"Mohon ini dievaluasi sungguh-sungguh, sebelum terlalu mengganggu kinerja guru," katanya.
Sulistyo mengatakan guru telah ditetapkan sebagai profesi pada akhir 2004. Undang-undang guru telah melalui proses yang panjang dan disahkan pada 2005.
Untuk menegakkan kode etik sesuai UU Guru dan Dosen Pasal 44, PGRI telah membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Jika kompetensi guru dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, khususnya kompetensi kepribadian dan sosial akan dapat ditingkatkan dan profesionalitas guru akan semakin baik," katanya. (P008)
