Jakarta (Antara Jogja) - Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menilai sebaiknya MPR dikembalikan ke fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara sebagai solusi apabila terjadi krisis konstitusi.
Hal itu disampaikan oleh Yusril di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertukar pikiran tentang antara lain upaya mengatasi krisis konstitusi.
"Saya menyampaikan bahwa memang sebaiknyalah MPR difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara, paling tidak untuk mengatasi suatu keadaan kalau terjadi apa yang disebut krisis konstitusi," katanya.
Krisis konstitusi, tambah dia, adalah krisis yang terjadi pada sebuah negara tapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya.
"Misalnya begini, kalau sampai 1 Oktober 2014 ini KPU tidak berhasil melaksanakan pemilu, lalu tidak dilantik DPR, DPD, dan MPR maka DPR, DPD, dan MPR sekarang ini tidak bisa diperpanjang. Vakum dan tidak ada institusi yang bisa memperpanjang," katanya.
Krisis konstitusi, kata Yusril, juga bisa terjadi jika sampai 20 Oktober 2014 masa jabatan presiden dan kabinet berakhir namun presiden baru belum dilantik serta tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan tidak ada lembaga yang dapat menunjuk pejabat presiden seperti yang terjadi pada 1967 ketika MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno pada waktu itu.
Ia mengatakan hal-hal itu terkait dengan eksistensi negara. Menurut Yusril, dalam pertemuan tersebut Presiden telah memintanya untuk mengkaji solusi mengatasi krisis konstitusional demi keselamatan dan kelangsungan hidup sebagai sebuah bangsa dan negara.
(G003)
Berita Lainnya
Ancaman pornografi anak harus ditangani tuntas, pinta anggota MPR RI
Sabtu, 20 April 2024 15:00 Wib
Tradisi Lebaran Ketupat mendukung perwujudan persaudaraan
Jumat, 19 April 2024 8:10 Wib
Buku "Building A Legacy" dapat menjadi pelajaran generasi penerus
Selasa, 16 April 2024 18:00 Wib
AM Hendropriyono bangun replika Keraton Majapahit tuai pujian
Senin, 15 April 2024 18:51 Wib
Panglima TNI tindak tegas OPM, peroleh dukungan
Minggu, 14 April 2024 6:35 Wib
Kabinet 2024-2029 perlu diisi figur kompeten
Sabtu, 13 April 2024 9:35 Wib
Ketua MPR: Ramadhan-Lebaran momentum penguat ikatan sosial
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Keramahan pelaku wisata Indonesia modal dongkrak wisatawan mancanegara
Jumat, 5 April 2024 4:24 Wib