Pemkab kaji pembentukan Otorita Pengelola Pantai Selatan

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan kajian saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengenai pembentukan badan yang mempunyai otorita penuh untuk mengelola kawasan pantai selatan.

"Tadi fraksi di DPRD memberikan saran bahwa pantai selatan itu diurus dan dikelola sebuah lembaga khusus atau semacam badan otorita, usulan itu perlu kajian," kata Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih usai rapat paripurna di Bantul, Selasa.

Menurut dia, usulan adanya badan otorita untuk mengelola kawasan pantai selatan tersebut disampaikan Fraksi Nasional Bintang Demokrat DPRD Bantul dalam rapur agenda penyampaian pemandangan umum atas perubahan APBD Bantul 2016 pada Senin (19/9).

Sedangkan pada Selasa (20/9)telah digelar rapur dengan agenda penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Bantul menindaklanjuti rapat sebelumnya.

Halim mengatakan saran adanya badan otorita pengelola kawasan pantai selatan itu merupakan usulan baru, meski begitu Pemkab Bantul belum bisa langsung memberikan jawaban pasti iya atau tidaknya, karena membutuhkan kajian lebih lanjut antarinstansi terkait.

"Justru muncul pertanyaan di mana urgensinya sehingga perlu dibuat suatu badan otorita. Itu butuh kajian, apa kekurangan dan keunggulan kalau ada badan otorita, makanya saya belum bisa berikan jawaban iya atau tidak apalagi ini usulan baru," katanya.

Adanya badan otorita untuk mengelola kawasan pantai selatan justru dipandang Halim belum diperlukan di Bantul, apalagi untuk membentuk kelembagaannya perlu menambah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru dengan payung hukum yang mengaturnya.

"Kami memandang saat ini belum diperlukan badan otorita, apalagi SKPD pokok yang sesuai amanat UU baru saja kita tetapkan, soal badan otorita, nantilah ada kajian dan diskusi lebih lanjut," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasional Bintang Demokrat DPRD Bantul, Bibit Rustamta menyarankan agar Pemkab Bantul merumuskan grand desain kawasan pantai selatan dalam rangka merespon keberadaan potensi wisata sekaligus proses pembangunan jalur lintas selatan.

"Tentunya dengan menetapkan lembaga atau badan yang punya otoritas penuh untuk mengelola kawasan pantai selatan mulai dari ujung timur sampai barat," katanya. (KR-HRI)