Pemkab: kepastian pelaksanaan BPNT tunggu survei pusat

Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan kepastian pelaksanaan bantuan pangan nontunai pada 2018 di daerah ini masih menunggu hasil survei yang dilakukan tim pusat.

Sesuai dengan tahapan penyaluan bantuan sosial (bansos) pangan dari Kementerian Sosial program BPNT di Bantul, direncanakan dimulai Februari 2018, kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Jumat.

"Rencana awal itu penyaluran BPNT di Bantul itu pada bulan Februari. Akan tetapi, sepertinya awal Februari ini akan ada keputusan hasil survei dari Kantor Staf Presiden RI apakah jadi dalam Februari atau ditunda," katanya.

Meski demikian, kata dia, penerapan BPNT di Bantul ada kemungkinan mundur dari yang direncanakan karena dari informasi yang diterima bahwa Kantor Staf Presiden RI baru melakukan survei ke beberapa daerah, termasuk Bantul, di akhir Januari.

"Ini untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan BPNT. Kalau ada laporan yang menyatakan belum siap, bisa ditunda," ucapnya.

Selain Kantor Staf Presiden RI, kata dia, juga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang melakuan survei.

Walaupun demikian, pihaknya juga belum bisa berandai-andai apakah bansos pangan sebagai pengganti program beras untuk masyarakat prasejahtera (rastra) itu akan mundur dari rencana, termasuk konsekuensi apa yang diterima ketika BPNT ditunda.

"Ketika ditunda, ya, saya tidak tahu. Apakah masih berupa rastra? Itu nanti kita ikuti saja karena penahapan sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Sosial," katanya.

Karena sesuai dengan tahapan dari Kemensos bahwa penyaluran BPNT di Bantul mulai Februari 2018, lanjut Saryadi, pada bulan Januari ini seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) masih menerima bansos rastra yang diberikan secara gratis kepada penerima.

"Bansos rastra ini 100 persen harga beras sudah dibayar pemerintah sehingga masyarakat penerima bantuan pangan itu tidak mengeluarkan uang untuk mengambil bantuan. Jadi, sudah gratis, berbeda dengan subsidi rastra," katanya.

Disebutkan pula bahwa kuota penerima bansos pangan di Bantul yang ditetapkan Kemensos sebanyak 97.472 KPM, kuota penerima itu yang akan dijadikan acuan penerima BPNT setelah sebelumnya dilakukan verifikasi.

***4***

(T.KR-HRI)