Sleman, 5/4 (Antara) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pelaku usaha mikro, keci, l dan menengah memanfaat aplikasi izin usaha mikro kecil (IUMK) dalam pengurusan perizinan maupun akses permodalan.
"Kami bekerja sama dengan Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melakukan bimbingan teknik (bimtek) manajemen aplikasi IUMK kepada pelaku UMKM di wilayah Sleman," kata Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Sri Endah Widiastuti, Sabtu.
Menurut dia, bimtek ini untuk mempercepat pelayanan dan sekaligus juga pembuatan data based untuk monitoring perkembangan UMK secara nasional.
"Izin usaha mikro kecil ( IUMK) penting untuk perlindungan usaha dan juga mengakses pembiayaan. Oleh karena itu fasilitasi pelayanan iumk penting dilaksanakan oleh kecamatan sesuai perpres 98 th. 2014 tentang IUMK," katanya.
Ia mengatakan, perkembangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman cukup pesat, saat ini tercatat jumlah pelaku usaha UMKM sebesar 31 ribu lebih, dengan catatan jumlah tersebut di luar pelaku usaha pedagang pasar dan pertanian.
"Kementrian Koperasi dan UKM tahun ini sudah memberikan fasilitas konsultasi bagi pelaku usaha mulai dari akses pemasaran, manajemen usaha dan pembiayaaan. Akses pembiayaan untuk UMKM saat ini cukup mudah baik dari pemerintah maupun perbankan," katanya.
Endah mengatakan, akses pembiayaaan UMKM salah satu syaratnya pelaku usaha sudah mempunyai IUMK.
"Dengan bimtek ini harapannya bisa menyatukan persepsi antara tenaga pendamping iumk dengan pihak kecamatan selaku pemberi izin IUMK sehingga persyaratan IUMK sudah sama antarkecamatan yang satu dangan yang lain," katanya.
Ia mengatakan, bimtek diikuti 17 petugas kecamatan yang merupakan operator aplikasi dan juga pendamping UKM.
"Tindak lanjut dari bimtek tetsebut diharapkan sampai juli 2018 Sleman diberikan target minimal 150 yang sudah terinput dalam aplikasi tersebut," katanya.
Berita Lainnya
Kemenperin: IKM kekuatan penting pertumbuhan industri manufaktur
Sabtu, 4 Mei 2024 16:39 Wib
Sertifikasi halal di Indonesia tak boleh ditunda, Oktober 2024 harus diberlakukan
Sabtu, 4 Mei 2024 14:39 Wib
Pemerintah tak batasi jam operasional warung Madura di Bali
Sabtu, 4 Mei 2024 6:11 Wib
Kemenparekraf menyiapkan 16,5 juta dolar AS untuk modal UMKM di FSI 2024
Kamis, 2 Mei 2024 19:18 Wib
Pelaku UMKM Gunungkidul didorong menjual produk manfaatkan teknologi
Senin, 29 April 2024 16:29 Wib
UMKM terancam ritel modern, pemerintah bakal lindungi
Sabtu, 27 April 2024 19:30 Wib
Pemerintah tak larang warung Madura buka 24 jam
Sabtu, 27 April 2024 16:16 Wib
ALUDI-OJK menyosialisasikan pendanaan UMKM skema Securities Crowdfunding
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib