Bantul targetkan angka kemiskinan turun enam persen

Bantul (Antaranews Jogja) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan angka kemiskinan daerah ini turun hampir enam persen selama kurun waktu tiga tahun ke depan atau hingga 2021.
    
"Tahun 2021 itu angka kemiskinan ditargetkan menjadi 8,32 persen dari sekarang 14,07 persen, jadi berapa itu, dari 14,07 persen dikurangi 8,32 persen itu hampir enam persen selama tiga tahun," kata Kepala Bappeda Bantul Fenty Yusdayati di Bantul, Rabu.
    
Menurut dia, target penurunan angka kemiskinan di Bantul itu telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bantul hingga 2021, dengan demikian jika dirata-rata Bantul harus dapat menurunkan dua persen per tahun.
    
Ia mengatakan, angka kemiskinan di Bantul yang sebesar 14,07 persen dari total penduduk Bantul itu berjumlah sekitar 139.600 jiwa. Meski begitu pihaknya mengklaim selama ini bisa menurunkan angka kemiskinan 1,4 persen per tahun.
    
"Kalau rencana kami di RPJMD awal itu sekitar 0,75 persen, tapi dengan target itu harus kita genjot pengurangan angka kemiskinan, dan kalau persentase di Bantul itu 1,4 persen turunnya, dan itu sekitar sepuluh ribuan orang," katanya.
    
Fenty mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemda dalam menurunkan angka kemiskinan diantaranya dengan pengurangan beban hidup, pemberdayaan secara bertahap, pelatihan-pelatihan usaha yang kemudian diberi bantuan modal.
    
Selain itu, kata dia, perlunya update data kemiskinan di Bantul guna mengetahui kondisi kemiskinan terkini, agar program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat maupun daerah melalui instansi terkait bisa tepat sasaran.
    
"Update data itu penting sekali, karena data selalu berubah, karena selama ini pemkab sudah mendata tapi data yang dari pusat masih besar. Pak Bupati dan Wakil Bupati akan berangkat ke Jakarta bahwa data ini sebenarnya bagaimana," katanya.
    
Pihaknya juga berharap, masyarakat jangan mudah mengaku miskin apabila ada kebijakan atau program baru dari pemerintah, sebab hal itu akan menambah angka kemiskinan di Bantul, seperti dalam kebijakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) ini.
    
"Ada keluhan kalau dia tidak miskin tapi masuk data kemiskinan, harapannya pola pikir itu diubah, mestinya malu memgaku miskin, juga kebijakan pusat jangan memancing orang untuk mengaku miskin, seperti kebijakan SKTM itu kan, biar daftar sekolah dengan biaya semurah mungkin," katanya.