Sleman (Ataranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan seluruh dana kampanye yang diterima partai politik harus melalui rekening khusus guna mempermudah pengawasan penggunaannya.
"Namun, sayangnya setiap parpol hanya punya satu rekening sehingga untuk pengawasan sumbangan yang masuk kepada caleg bisa jadi tidak dilaporkan ke partai," kata Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna al Ichsan Siregar di Sleman, Minggu.
Ia menegaskan bahwa calon legislator (caleg) yang mendapat sumbangan dana kampanye juga dilaporkan ke partai melalui rekening khusus. Setelah itu, baru dari partai dikembalikan kepada caleg.
Kemungkinan adanya penyelewengan dana kampanye, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari akuntan publik.
Dari catatan akuntan tersebut, Bawaslu setempat akan mencermati apa ada indikasi penyelewengan atau tidak.
Akan tetapi, pihaknya tetap menunggu hingga penyususan laporan akhir dana kampanye (LADK) baru bisa menentukan sanksi jika ada yang melanggar.
Arjuna mengatakan bahwa parpol boleh menerima sumbangan dari siapa pun asal itu bukan perusahan pemerintah.
"Kalau dari pihak swasta, masih boleh. Adapun aturannya, maksimal sumbangan dari individu Rp2,5 miliar, sedangkan dari badan hukum sebesar Rp25 miliar," katanya.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan bahwa semua peserta pemilu sudah menyerahkan LPSDK.
Berita Lainnya
Pemuda Indonesia diajak suarakan isu lingkungan di dunia
Rabu, 24 April 2024 16:01 Wib
KPU Kulon Progo sebut dana kampanye PKS terbesar
Senin, 8 April 2024 16:21 Wib
Bawaslu Kulon Progo mencatat pelanggaran kampanye pemilu ada 107 kasus
Sabtu, 6 April 2024 13:20 Wib
Pengamat: Sesuai janji kampanye, Prabowo bakal merangkul parpol lain
Jumat, 29 Maret 2024 15:58 Wib
Bawaslu Kulon Progo memusnahkan sampah alat peraga kampanye Pemilu 2024
Rabu, 27 Maret 2024 10:54 Wib
Pakar UGM usul konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 5:46 Wib
Prabowo: Saya terima kasih kepada Anies dan Ganjar yang mengejek saat kampanye
Kamis, 21 Maret 2024 21:30 Wib
Tak layani laporan warga, DKPP sanksi Bawaslu RI
Rabu, 20 Maret 2024 17:07 Wib