Sebagai tindaklanjutnya, DPRD Kulon Progo segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyatukan langkah dalam menghadapi pembangunan kawasan aerotropolis, dengan membahas rencana bisnis di kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta.
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan rencana bisnis pemangku kepentingan, antara Bupati Kulon Progo dan jajarannya dengan DPRD Kulon Progo memang belum ada pembahasan.
Hal ini dimaksudkan agar adanya Bandara Internasional Yogyakarta dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo jangan hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Masyarakat Kulon Progo juga jangan hanya menjadi objek, tetapi juga harus menjadi subjek pembangunan.
"Hal ini yang perlu segera kami siapkan dan lebih pada percepatan pelaksanaan program yang berdampak secara nyata kepada masyarakat. Jangan sampai rencana bisnis pemangku kepentingan dikalahkan oleh pihak ketiga atau pemilik modal," kata Akhid.
Ia mengatakan rencana bisnis Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah dan harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang.
Akhid sangat mengapresiasi Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), yang telah melakukan pemetaan dan menginventarisir rencana aksi semua OPD dalam mendukung pembangunan aerotropolis tersebut.
"Rencana bisnis Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai dikuasi oleh pihak ketiga," katanya.
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini juga menyoroti tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Aerotroplis Bandara Internasional Yogyakarta. DPRD Kulon Progo sudah mengesahkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta dan KLHS. Hanya saja berdasarkan evaluasi Pemda DIY, yakni KLHS RDTRS Bandara Internasional Yogyakarta belum menampung hasil daya dukung, daya tampung dan daya lingkungan.
"Ini yang akan kami tekankan pada Pemkab Kulon Progo agar segera menindaklanjutinya. Selain itu, KLHS ini sebagai wujud dalam memberikan insentif dan kemudahan dalam investasi," katanya.
Rencana Bisnis Aerotropolis
"Di situ ada badan kawasan dan badan otoritas yang bekerja menentukan rencana bisnis itu seperti apa," katanya.
Selain itu, Arum memberikan catatan bahwa Pemkab Kulon Progo harus segera mengimbangi masuknya investasi yang berada di kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS yang menjadi pengunci-pengunci dari RTRKS yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo belum melakukan kajian-kajian terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persoalan tersebut akan menjadi beban dalam menyusun rencana bisnis ke depan.
"Melihat perencanaan wilayah, di mana rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah yang belum selesai karena masih dalam tahap konsultasi dengan kementerian. Untuk itu perlu diimbangi dengan KLHS yang terukur," katanya.
Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Gunawan mengatakan mitigasi terkait dampak sosial dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta perlu dilakukan. Selain itu, pembangunan bentang alam (physic engineering) harus diimbangi dengan pembangunan bentang sosial (social engineering).
Social Engineering adalah upaya menyiapkan masyarakat dalam menyikapi perubahan lingkungan alam dan sosialnya serta menghadapi tuntutan perkembangan dan kemajuan teknologi.
"Secara ideal, social engineering dilakukan oleh instansi sektoral, dunia usaha, dan masyarakat. Sasaran program dari social engineering ini sampai ke tingkat desa," katanya.
Selain itu, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini merupakan salah satu koridor dari Bandara Internasional Yogyakarta bisa ke Asia, Eropa dan Amerikan. Ini tentunya tidak main-main karena bandara ini akan menyedot kepadatan lalu lintas tidak hanya di Bandara Adisutjipto, bahkan bisa mengurangi kepadatan di Bandara Internasional Sukarno-Hatta.
"Pada penerbangan internasional, Bandara Internasional Yogyakarta memiliki letak yang sangat strategis. Sehingga bisa menghemat biaya bahan bakar pesawat hingga cargo. Artinya, DIY memiliki bandara yang luar biasa," katanya.
Menurut dia, dampak pembangunan bandara itu, tidak hanya 30 kilometer, tapi era aerotropolis bisa berdampak ratusan kilometer. Sehingga, Bandara Internasional Yogyakarta akan menjadi pemicu perkembangan DIY," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana mengatakan dengan telah beroperasionalnya Bandara Internasional Yogyakarta harus mampu menekan angka kemiskinan yang masih di posisi 18 persen. Jangan sampai adanya Bandara Internasional Yogyakarta ini, Kulon Progo justru menjadi wilayah termiskin.
Ia juga meminta Pemkab Kulon Progo segera melaksanakan Ripparda sebagai kunci membangkitkan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 dan menjadi daya dukung Bandara Internasional Yogyakarta.
"Selama pandemi, sektor pariwisata menjadi sektor utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Terkait dengan penelitian mengenai Peningkatan Kapasitas Pengembangan Model Penyiapan Masyarakat Menghadapi Era Aerotropolis Kulon Progo, yang dilakukan oleh B2P3KS Kemensos RI, DPRD Kulon Progo berharap nantinya dapat menghasilkan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan.
