Disnakertrans : Kulon Progo berpotensi tidak dapat kuota transmigrasi

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut wilayah ini berpotensi tidak mendapatkan kuota transmigrasi, meski minat masyarakat untuk bertransmigrasi cukup tinggi.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Heri Widodo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan tahun ini, DIY mendapatkan kuota transmigrasi tujuh Kepala Keluarga (KK).

"Kemungkinan lima kabupaten/kota masing-masing dapat satu KK sehingga tersisa dua KK. Ada kemungkinan daerah yang tidak dapat kuota kalau minat daerah lain lebih dari satu KK," kata Heri Widada.

Ia mengatakan minat masyarakat di lima kabupaten/kota se-DIY untuk mengikuti program transmigrasi dinilai cukup tinggi.

Sebelum COVID-19, satu provinsi bisa dapat kuota transmigrasi berkisar 50-70 KK.

Karena kuota transmigrasi yang minim, maka Disnakertrans (DIY) belum membagi tujuh kuota untuk lima kabupaten/kota.

"Itu kenapa sampai pertengahan tahun belum dibagi ke kabupaten/kota karena belum terbiasa dengan kuota yang sangat minimalis," katanya.

Heri mengatakan daerah lain di DIY, pada tahun sebelumnya selalu mengalokasikan kuota lebih dari 20 KK.

Sementara, Kulon Progo maksimal hanya lima KK.

Berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, lokasi transmigrasi terdapat di Mamuju (Sulawesi Barat), Mahalona (Sulawesi Selatan) dan Muna (Sulawesi Tengah).

"Kami realistis saja. Jika tidak mendapatkan kuota transmigrasi sudah paham dengan kondisi wilayah tujuan transmigrasi. Karena lokasi transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ada yang tidak diminati warga," kata Heri.*