Legislator minta pemkab serius tindaklanjuti temuan BPK

id legislator dprd bpk

Legislator minta pemkab serius tindaklanjuti temuan BPK

Kantor DPRD Bantul DIY (Foto Antara/Sidik)

Bantul (Antara Jogja) - DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat serius dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan hasil pemeriksaan atas pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK, Eko Sutrisno Aji, Selasa, mengatakan, ada 12 temuan dalam LHP tahun sebelumnya, dua diantaranya mendapat perhatian ekstra pihaknya, yaitu kinerja Tim Likuiditas Bantul Kota Mandiri (BKM) dan pengelolaan PD Aneka Dharma.

"PD Aneka Dharma selalu menjadi temuan BPK, ini menandakan manajerial salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tidak profesional, karena belum ada kejelasan mengenai jenis usahanya," kata anggota DPRD Bantul dari Fraksi PPP ini.

Oleh sebab itu, kata dia dibutuhkan upaya kongkrit dan serius dari Pemkab Bantul untuk menyelamatkan salah satu BUMD tersebut, apalagi PD Aneka Dharma selama ini juga dinilai membebani keuangan daerah.

Menurut dia, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah memilih Direktur Utama (Dirut) definitif, karena Pelaksana tugas (plt) Dirut yang selama ini dipercayakan kepada Farid Hilmi tidak menunjukkan progres yang signifikan.

"Dirut yang terpilih nanti harus mempunyai wacana dan `good will` bahwa Aneka Dharma ini mau dikemanakan," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus LHP BPK lainnya Subchan Nawwawi mengatakan, pihaknya menilai pemkab harus mematok target tertentu mengenai penjualan aset PT Bantul Kota Mandiri (BKM), agar kinerja Tim Likuiditas tidak menjadi langganan temuan BPK.

"Seharus ada target kapan selesai penjualan aset BKM, karena yang dikeluhkan ya soal biaya appraisal," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bantul ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyanto mengatakan, mengakui menjual aset BKM berupa tanah seluas 32 hektare bukanlah perkara gampang, karena ada beberapa prosedur yang harus ditempuh di antaranya ada hasil appraisal.

"Appraisal butuh biaya dan berlakunya hanya setahun, makanya kami akan coba komunikasikan bisa nggak misalnya uang yang sudah ada itu digunakan untuk appraisal," katanya.

Sedangkan upaya penyelamatan PD Aneka Dharma, kata dia pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pemilihan Dirut definitif, besar kemungkinan mekanisme pemilihan secara lelang jabatan seperti saat pemilihan Dirut PDAM Tirta Dharma Bantul.
(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024