Pemantau soroti dana kampanye calon Pilkada Bantul

Bantul (Antara Jogja) - Pemantau yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat menyoroti laporan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hasil pencermatan kami menunjukkan bahwa jumlah dana dalam laporan awal dana kampanye (LADK) kedua pasangan calon tidak wajar," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bantul, Lilih Raharjo di Bantul, Jumat.

Menurut dia, berdasar laporan yang disampaikan pasangan calon ke KPU Bantul, LADK pasangan Harsono-Halim hanya sebesar Rp4.940.000 yang berasal dari pasangan calon, sementara pasangan Ida-Munir sebesar Rp500.000 berasal dari partai politik.

Ia mengatakan, berdasarkan LADK pasangan calon ini menunjukkan bahwa, selain calon tidak mencatatkan modal kampanye yang mereka miliki, juga kedua pasangan tidak mendapat sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha.

"Demikian juga tidak ada laporan pengeluaran sama sekali dari kedua pasangan calon yang tercantum dalam laporan awal dana kampenye itu. Ini sesuatu yang mengherankan," kata Lilik.

Ia mengatakan, sementara untuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), pasangan calon nomor urut satu sebesar Rp0, berbeda dengan pasangan nomor urut dua sebesar Rp275.065.500 yang seluruhnya dalam bentuk barang.

"Dengan laporan ini menunjukkan, pasangan calon nomor satu tidak menerima sumbangan dan tidak melakukan kampanye dalam periode 27 Agustus sampai 16 Oktober 2015. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar," katanya.

Lilik mengatakan, atas pencermatan lembaganya terkait dana kampanye pasangan calon itu, pihaknya menilai proses pendanaan kampanye dalam Pilkada serentak masih belum menunjukkan aspek transparansi.

Selain itu, menurut dia, transaksi penerimaan dana, kepatuhan dalam pelaporan dan praktik sumbangan masih dikelola ala kadarnya.

"Kemampuan administrasi keuangan dalam tim kampanye pasangan calon masih lemah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perbaikan pengelolaan dana kampanye ke depan," katanya.

(KR-HRI)