Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta akan mempertajam peta kemiskinan melalui berbagai upaya, di antaranya perubahan indikator pendataan warga miskin yang berhak menerima kartu menuju sejahtera.
"Tujuannya adalah memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi riil kemiskinan di Yogyakarta sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan warga untuk mengurangi kemiskinan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Minggu.
Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menerapkan indikator baru untuk pendataan warga miskin calon penerima KMS mulai 2018, setelah indikator lama digunakan sejak 2012.
Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan harus sesuai dengan kebutuhan warga sehingga program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal.
"Dengan peta kemiskinan yang baik, maka pemerintah dapat mengetahui kelompok mana saja yang perlu dibantu, hingga jenis bantuan yang sebaiknya diberikan," katanya.
Meskipun demikian, lanjut dia, selain bantuan kepada warga miskin, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan sehingga di masa yang akan datang ukuran atau indikator dalam menentukan keluarga miskin penerima KMS akan semakin tinggi.
Sedangkan untuk pengurangan angka kemiskinan, Heroe mengatakan, akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Saat ini masih dalam pembahasan dengan dewan. Mudah-mudahan dapat segera diselesaikan. Jika sudah ada target lima tahun ke depan, maka pemerintah akan menetapkan target pengurangan kemiskinan per tahun," katanya.
Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi yang paling rendah di antaranya empat kabupaten lain yang ada di DIY yaitu 8,76 persen.
Strategi pengurangan angka kemiskinan akan dilakukan dengan pemberian kartu menuju sejahtera untuk warga miskin yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai bantuan sosial dari pemerintah Kota Yogyakarta.
Selain itu, lanjut Heroe, pemerintah akan terus menjalankan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat miskin melalui jaminan pendidikan, kesehatan. "SD dan SMP negeri di Yogyakarta sudah gratis. Kami juga berupaya mengurangi beban siswa di SMA/SMK meskipun sudah menjadi kewenangan DIY," katanya.
Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah tetap menjalankan jaminan kesehatan daerah dan melakukan sinkronisasi data dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga seluruh warga miskin sudah memiliki jaminan kesehatan pada 2019.
(U.E013)
Berita Lainnya
Penyuluh agama wajib sukseskan empat program prioritas pemerintah
Sabtu, 20 April 2024 21:20 Wib
Gunungkidul optimalisasi sektor pertanian turunkan kemiskinan
Jumat, 19 April 2024 14:02 Wib
Sleman menyalurkan bantuan Rp18,2 miliar untuk penanggulangan kemiskinan
Kamis, 28 Maret 2024 18:12 Wib
Literasi SDM upaya atasi kemiskinan digital di Indonesia, ini kata APDI
Sabtu, 16 Maret 2024 6:42 Wib
Pemkab Bantul sasar wilayah kemiskinan tinggi dalam kegiatan pasar murah
Kamis, 7 Maret 2024 13:31 Wib
DPRD DIY: Raperda Pemajuan Pembangunan untuk tekan kemiskinan di DIY
Senin, 4 Maret 2024 10:25 Wib
Kulon Progo sebut angka kemiskinan 2023 turun 0,7 persen
Senin, 4 Maret 2024 10:02 Wib
Perangkat daerah di Kulon Progo membuat program penanganan kemiskinan
Kamis, 1 Februari 2024 16:54 Wib