Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan satu persen dari total jumlah penduduk di daerah ini yang sekitar 900 ribu jiwa nomor induk kependudukannya masih bermasalah.
"Kalau prosentansenya kecil masih dibawah satu persen dari keseluruhan jumlah penduduk Bantul yang NIK-nya seperti itu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul Bambang Purwadi di Bantul, Selasa.
Menurut dia, yang dimaksud dengan NIK bermasalah itu ada ketidaksingkronan antara nomor yang dicantumkan warga dengan NIK yang terdapat dalam sistem di dinas, selain itu karena NIK ganda atau nomornya sama dengan warga lain.
Ia juga mengatakan, karena adanya NIK yang tidak sesuai itu ada keluhan dari masyarakat pengguna telepon seluler yang kesulitan melakukan registrasi ulang menyusul adanya kewajiban mencantumkan NIK itu saat melakukan registrasi.
"Keluhan itu bisa karena NIK-nya ganda, sehingga memang harus sinkron NIK-nya dan tidak boleh ganda, kalau ganda nanti muncul nama orang lain itu bisa terjadi, bahkan bisa jadi tidak muncul sama sekali karena NIK-nya tidak sesuai," katanya.
Bambang mengatakan, masih adanya warga Bantul yang NIK bermasalah itu pihaknya belum bisa mengetahui dengan pasti penyebabnya, namun demikian itu bisa terjadi karena penduduk di daerah terus bertambah sehingga proses terus berjalan.
"Itu kan masalahanya data penduduk bertambah terus, namun harapannya mudah-mudahan selesai yang itu (NIK bermasalah), sehingga data kita makin akurat dan bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan instansinya adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan sinkronisasi data tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap proses kaitannya pelayanan administrasi kependudukan.
"Jadi nanti kita lewat petugas khusus Disdukcapil, kita cocokan data yang ada di masyarakat dengan di pusat biar singkron kalau memang sudah ada NIK dan nomor KK-nya, sekarang kita terus `update` dan koordinasi dengan Jakarta," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
Pemkot Yogyakarta meminta masyarakat segera aktivasi IKD
Selasa, 26 Maret 2024 19:59 Wib
Bupati sebut pelayanan publik akurat merupakan hak bagi masyarakat
Rabu, 6 Maret 2024 19:11 Wib
Pemkab Sleman menjemput bola pelayanan administrasi kependudukan
Selasa, 16 Januari 2024 18:16 Wib
Guru Besar IPB sebut Kampung KB kekuatan Indonesia di dunia
Selasa, 9 Januari 2024 5:05 Wib
30 ribu warga Bantul telah aktivasi KTP digital
Sabtu, 16 Desember 2023 17:38 Wib
Bantul terima 5.000 keping blanko KTP elektronik
Kamis, 14 Desember 2023 21:59 Wib
Pemkab Bantul melayani mutasi kependudukan 19.801 jiwa selama 2023
Kamis, 14 Desember 2023 17:48 Wib
Sleman memberi penghargaan pelaksana Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
Senin, 27 November 2023 18:55 Wib