Satu persen penduduk Bantul NIK-nya bermasalah

id kependudukan

Satu persen penduduk Bantul NIK-nya bermasalah

Ilustrasi kependudukan (Foto andikafm.com)

Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan satu persen dari total jumlah penduduk di daerah ini yang sekitar 900 ribu jiwa nomor induk kependudukannya masih bermasalah.

"Kalau prosentansenya kecil masih dibawah satu persen dari keseluruhan jumlah penduduk Bantul yang NIK-nya seperti itu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul Bambang Purwadi di Bantul, Selasa.

Menurut dia, yang dimaksud dengan NIK bermasalah itu ada ketidaksingkronan antara nomor yang dicantumkan warga dengan NIK yang terdapat dalam sistem di dinas, selain itu karena NIK ganda atau nomornya sama dengan warga lain.

Ia juga mengatakan, karena adanya NIK yang tidak sesuai itu ada keluhan dari masyarakat pengguna telepon seluler yang kesulitan melakukan registrasi ulang menyusul adanya kewajiban mencantumkan NIK itu saat melakukan registrasi.

"Keluhan itu bisa karena NIK-nya ganda, sehingga memang harus sinkron NIK-nya dan tidak boleh ganda, kalau ganda nanti muncul nama orang lain itu bisa terjadi, bahkan bisa jadi tidak muncul sama sekali karena NIK-nya tidak sesuai," katanya.

Bambang mengatakan, masih adanya warga Bantul yang NIK bermasalah itu pihaknya belum bisa mengetahui dengan pasti penyebabnya, namun demikian itu bisa terjadi karena penduduk di daerah terus bertambah sehingga proses terus berjalan.

"Itu kan masalahanya data penduduk bertambah terus, namun harapannya mudah-mudahan selesai yang itu (NIK bermasalah), sehingga data kita makin akurat dan bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik," katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan instansinya adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan sinkronisasi data tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap proses kaitannya pelayanan administrasi kependudukan.

"Jadi nanti kita lewat petugas khusus Disdukcapil, kita cocokan data yang ada di masyarakat dengan di pusat biar singkron kalau memang sudah ada NIK dan nomor KK-nya, sekarang kita terus `update` dan koordinasi dengan Jakarta," katanya.

(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar