Aksi mogok GTT Gunung Kidul sulitkan sekolah

id mengajar

Aksi mogok GTT Gunung Kidul sulitkan sekolah

Ilustrasi, guru sedang mengajar. (ANTARA FOTO/Rahmad/foc/17.)

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Aksi mogok Forum Honorer Sekolah Negeri Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya ada ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap membuat suasana belajar mengajar menjadi sulit bagi sekolah.
     
Kepala Sekolah SD Negeri Semanu, Kusti Dwimartini di Gunung Kidul, Senin, menyebut bahwa di sekolahnya ada 9 GTT dan PTT yang tidak masuk kerja pada hari Senin ini. Hal itu disebutnya berdampak pada kalang kabutnya sekolah dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
   
"Di sini ada lima orang guru kelas yang tidak masuk, satu guru olah raga, satu guru mulok, satu guru agama kristen dan satu PTT. Jelas ini sangat mengganggu KBM,” katanya.
     
Ia mengatakan dua kelas terpaksa dijadikan satu karena jumlah PNS sangat terbatas. "Kelas 2 A dan 2 B kami gabungkan dalam satu kelas. Di kelas yang lainnya guru kami yang ada harus mondar-mandir pindah-pindah kelas,” katanya.
     
Kusti mengatakan pihak sekolah menghormati keputusan para GTT dan PTT yang tidak masuk kerja tersebut. Sekolah tidak bisa berbuat banyak melakukan pencegahan lantaran menyadari bahwa gaji yang diterima para GTT tersebut memang tidak seberapa.
   
"Kami menghormati keputusan mereka, karena kemarin secara lisan juga sudah ada pemberitahuan kepada kami. Mereka kan gajinya kecil, kami tidak bisa memaksa untuk masuk,” imbuh dia.
     
Ketua FHSN Gunung Kidul Aris Wijayanto mengatakan aksi mogok mengajar dan bekerja sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten. Lahirnya Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang sangat diskriminatif terhadap guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri.
       
Mereka menutut agar pemerintah mencabut Permenpan no 36 tahun 2018, hentikan rekruitmen CPNS jalur umum. Selain itu, permohonan penerbitan perpu pengganti UU oleh Presiden RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
   
"Semoga segera direspon pemerintah pusat," katanya.
     
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul Bahron Rasyid mengatakan aksi mogok mengajar dan bekerja dari GTT maupun PTT tidak berlangsung lama. Terlebih, pihaknya menerima laporan bahwa yang siap menjadi relawan guru juga berasal dari para GTT yang ikut aksi itu. 
   
"Mungkin banyak yang tidak tega kalau anak didiknya terlantar,” kata Bahron.