Pemkab Kulon Progo diminta angggarkan program padat karya

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menganggarkan program padat karya dalam APBD guna percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso di Kulon Progo, Jumat, mengatakan program padat karya dirasa juga bisa mendatangkan swadaya masyarakat dan hasil pembangunan lebih baik dari pada program yang dikelola pihak lain.

"Untuk itu, kami minta Pemkab Kulon Progo menganggarkan program padat karya dalam APBD. Saat ini, program padat karya dibebankan pada APBDes, sehingga membutuhkan waktu lama," pintanya.

Menurut dia, pembangunan desa menumbuhkan kota adalah usaha untuk membangun percepatan kemajuan suatu wilayah maka perlu komitmen bersama untuk mewujudkannya. Ada dua hal dasar mengapa padat karya sangat bagus untuk terus digalakkan.

Selain percepatan pembangunan pedesaan juga dalam rangka memberikan ruang pekerjaan bagi angka pengangguran untuk berproduktivitas kerja. Sehingga akan bisa meningkatan kesejahteraan masyarakat pengangguran dan miskin.

"Sekali lagi, kami minta program padat karya untuk dijadikan program prioritas penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo. Disamping itu, padat karya adalah aktualisasi dari program bela-beli Kulon Progo karena perputaran uangnya ada di desa dan masyarakat," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Hamam Cahyadi mengatakan padat karya sangat efektif untuk penanggulangan kemiskinan karena sasaran tenaga kerjanya adalah pengangguran dan warga miskin, sehingga mereka akan punya pendapatan untuk kebutuhan hidupnya.

Selain itu, karena dikelola masyarakat akan bisa meningkatkan penggunaan bahan material lokal untuk penyedian bahannya.

"Untuk itu, Komisi IV DPRD Kulon Progo meminta program ini terus ditingkatkan anggarannya dan dijadikan salah satu program unggulan," harapnya.
Baca juga: Bantul memperoleh program padat karya infrastruktur di 26 lokasi (VIDEO)