Pemkab Bantul memfasilitasi kelancaran penyaluran BLT BBM dari APBN

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memfasilitasi kelancaran penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan melalui kantor pos.

"Tanggung jawab penyaluran BLT BBM yang dari APBN itu pemerintah pusat mempercayakan kepada PT Pos Indonesia, kita di daerah hanya memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan penyalurannya saja," kata Sekretaris Dinas Sosial Bantul, Saryadi di Bantul, Jumat.

Dalam memfasilitasi kelancaran penyaluran BLT BBM di kantor pos, pihaknya bekerja sama dengan aparat pemerintah dan kelurahan. Menurutnya sejauh ini proses pembagian BLT BBM dari pusat lewat kantor pos telah berjalan lancar, meskipun datanya terus bertambah.

"Kalau yang BLT BBM dari APBN yang disalurkan melalui PT Pos itu kuota penyaluran itu sporadis, jadi penerimanya banyak sekali, bertambah terus sedikit demi sedikit tidak pasti, sehingga kita tidak tahu kapan selesainya," katanya.

Akan tetapi, kata dia, kalau data awal itu sudah selesai semua, namun ketika sudah selesai ada tambahan ratusan di kelurahan tertentu, kemudian ada lagi tambahan sekian ratus di kelurahan lain lagi, maka penyaluran masih berproses.

"Kita tidak tahu dasarnya dari mana, karena tanggung jawab penyaluran itu pemerintah pusat, masalah pendataan dan teknis penyaluran itu PT Pos, jadi yang penerima BLT BBM APBN itu tidak diverifikasi kita," katanya.

Dia mengatakan, dalam perjalanan penyaluran BLT BBM dari APBN, ada para warga yang mengadu ke Dinsos, mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM itu, padahal merasa dirinya berhak mendapat.

"Ketika ada BLT BBM yang APBN warga yang dirinya layak tapi tidak dapat itu kan mengadu ke Dinsos, sementara kita tidak bisa memberi solusi untuk BLT BBM APBN, tetapi nanti kita akan memberikan solusi untuk diberikan BLT BBM yang dari APBD," katanya.

Dia mengatakan, terkait penyaluran BLT BBM yang dari APBD yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, saat sedang dalam proses untuk penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) atau calon penerimanya.

"Jadi kalau memang memungkinkan layak diberikan dengan BLT BBM APBD, nanti akan kita berikan, tetapi karena untuk verifikasi kita serahkan ke kelurahan yang lebih ngerti di lapangan, jadi nanti daftar nama pengadu di Dinsos akan kita kirim ke kelurahan untuk diverifikasi," katanya.