Sleman gelar pelatihan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan

Sleman (ANTARA Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, menyelenggarakan pelatihan bagi tim penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan.

"Pelatihan Tim Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden RI nomor 15 Tahun 2010," kata Ketua Penyelenggara Pelatihan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan Intriati Yudaningsih.

Menurut dia, Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Pertimbangan dari pelatihan tersebut adalah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu diadakannya koordinasi antar lintas sektor dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan," katanya.

Ia mengatakan, dengan pedoman kedua peraturan tersebut, Kabupaten Sleman merasa bekepentingan untuk melakukan penyesuaian kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik dalam struktur, ketugasan maupun fungsinya.

"Tujuan pelatihan untuk memberikan pemahaman yang sama bagi semua pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugassehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam mengurangi jumlah warga miskin di Kabupaten Sleman," katanya.

Pelatihan tersebut diikuti semua pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan dari 17 kecamatan se Kabupaten Sleman dengan jumlah kurang lebih 150 orang yang terbagi dalam dua angkatan.

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan pelatihan diharapkan dapat mendorong seluruh tim penanggulangan kemiskinan yang saat ini sudah ada untuk segera membentuk TPK di Desa dan padukuhannya masing-masing.

"Pada awal Juli mendatang akan diadakan pelatihan TPK di desa dan padukuhan dan diharapkan pada akhir tahun nanti sudah bisa dilakukan pendataan," katanya.

Wakil Bupati berharap hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengupayakan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dan data yang akan digunakan berasal dari BPS.

(V001)