Kulon Progo proyeksikan APBD 2021 Rp1,24 triliun

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan pendapatan daerah 2021 sebesar Rp1,24 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp1,217 tiliun.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan belanja daerah tersebut digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp950,199 miliar, belanja modal sebesar Rp92,625 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp169,704 miliar.

"Adapun pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah berupa Silpa Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp13 miliar dan Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) pada BUMD sebesar Rp36,148 miliar," kata Sutedjo dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 di DPRD Kulon Progo.

Ia mengatakan pada 2020 ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang dimulai sejak triwulan pertama 2020. Hal ini menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian, terganggunya mobilitas masyarakat, serta terhentinya kegiatan-kegiatan khususnya pada sektor industri, infrastruktur dan pariwisata.

"Dampak yang mulai kita rasakan adalah kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta menurunnya kemampuan keuangan daerah terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat," katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2021, yang akan menjadi perencanaan pembangunan tahun keempat pada RPJMD 2017-2022, harus memperhitungkan dampak pandemic COVID-19 tersebut. Dengan adanya pandemic COVID-19 ini, maka pada RKPD 2021 dilakukan penyesuaian target tujuan dan sasaran daerah, terutama laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan target-target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan berorientasi pada kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, serta secara nyata dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Perencanaan program pembangunan tahun 2021 merupakan perencanaan pembangunan yang sangat strategis, karena kita harus mensinergikan program kegiatan daerah dengan program prioritas nasional yang berlokasi di Kulon Progo," katanya.

Sutedjo mengatakan program prioritas nasional tersebut yaitu program pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) yang saat ini sudah mulai beroperasi dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Disamping untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, perencanaan anggaran lebih diprioritaskan pada program kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang selama tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur daerah yang difokuskan pada sasaran kegiatan belanja infrastruktur pada APBD 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena adanya pandemi COVID-19, diantaranya pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan, pembangunan jaringan irigasi, drainase dan gorong-gorong, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong- gorong pembangunan LPJU, dan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan bangunan.

"Selain menggunakan APBD kabupaten, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan dengan melakukan pengusulan melalui DAK fisik dan dana keistimewaan DIY," kata Sutedjo.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo Lajiyo Yak Mulyono juga meminta Pemkab Kulon Progo menggarkan program penguatan modal usaha bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), industri kecil dan menengah dan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Ia meminta Pemkab Kulon Progo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menginventarisasi secara valid pelaku UKM dan IKM yang membutuhkan modal kerja. Hal ini sangat penting, karena selama ini IKM dan UKM adalah penggerakan ekonomi masyarakat.

"Pemkab Kulon Progo juga perlu menggarkan modal kerja bagi pelaku UKM dan IKM yang terkena dampak COVID-1," katanya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Pemkab Kulon Progo memprioritaskan anggaran pembangunan jaringan irigasi guna mempercepat program cetak sawah baru. Hal ini dikarenan alih fungsi lahan beberapa tahun belakang sangat tinggi.

"APBD 2021 harus benar-benar digunakan untuk diprioritaskan menggerakan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan," katanya.