Bantul (ANTARA) - Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2023 mengusulkan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 844 formasi di lingkungan pemerintah daerah setempat.
"Untuk tahun ini kita mengajukan sebanyak 844 formasi, yang meliputi tenaga pendidik sejumlah 466 orang, tenaga kesehatan 279 orang dan tenaga teknis 99 orang," kata Sekretaris BKPSDM Bantul Triyanto di Bantul, Jumat.Menurut dia, pengajuan perekrutan PPPK tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bantul yang masih mengalami kekurangan, meski demikian dari usulan tersebut belum diketahui kapan akan direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Dia mengatakan, pemerintah tahun ini hanya akan merekrut PPPK, belum ada lagi kebijakan untuk perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga memang yang diusulkan ke pemerintah pusat adalah untuk kebutuhan PPPK."Kita mengajukan formasi tahun ini, dan kebijakan pusat hanya merekrut PPPK Belum ada formasi PNS. Kalau untuk kekurangan pegawai, kita kekurangan cukup banyak di formasi guru dan tenaga teknis di semua OPD," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meski kekurangan ASN cukup banyak di instansi Pemkab Bantul tersebut, namun pihaknya memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan di OPD tersebut.Namun demikian, kata dia, Pemkab Bantul berharap formasi penerimaan ASN di tahun-tahun mendatang lebih besar, sehingga dapat memenuhi kekurangan ASN di lingkungan Pemkab Bantul.
Berdasarkan data dalam BKPSDM Bantul, Triyanto menyebut total kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Bantul mencapai 11.719 orang, rinciannya tenaga guru 5.003 orang, tenaga kesehatan 1.953 orang dan tenaga teknis sebanyak 4.843 orang.Namun dari keseluruhan kebutuhan tersebut, telah terisi sebanyak 6.833 orang, sehingga kekurangan kebutuhan ASN saat ini mencapai 4.885 orang, dengan rincian guru 1.319 orang, tenaga kesehatan 651 orang dan tenaga teknis sebanyak 1.915 orang.
