Bantul dorong absensi sidik jari bagi PNS

Bantul (Antara Jogja) - Inspektorat Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong penggunaan mesin absensi sidik jari atau `fingerprint` bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah, dinas dan instansi setempat.

"Selama ini kan kehadiran PNS masih dilakukan secara manual, dan hanya beberapa instansi yang gunakan absensi sidik jari, makanya kami mendorong penggunaan `fingerprint` ini," kata Inspektorat Bantul, Bambang Purwadi di Bantul, Rabu.

Menurut dia, sampai saat ini di Bantul baru beberapa instansi yang menggunakan absensi sidik jari yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul dan tiga kantor di komplek Parasamya Pemkab Bantul, untuk di Dinkes diakui berfungsi dengan optimal.

"Makanya kami sebagai lembaga pengawasan menyarankan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bantul, agar kehadiran PNS lebih baik dan tertib, sekaligus mencegah manipulasi tanda tangan, karena yang bersangkutan harus ada di tempat," katanya.

Pihaknya memang tidak mengiyakan maupun membantah saat ditanya adanya PNS yang titip absensi, namun demikian, kata dia dengan absensi sidik jari agar kehadiran PNS lebih transparan tidak ada potensi dipalsu alat ini selektif dalam mendeteksi kehadiran.

Berkaitan dengan itu, pihaknya juga sudah mengajukan pengadaan mesin absensi sidik jari di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan 2014, sehingga harapannya dapat disetujui oleh eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Harapannya tahun ini bisa dianggarkan diperubahan kalau anggota dewan `ngetok` (mengesahkan), untuk pengadaan satu mesin minimal Rp5 juta untuk jumlah pegawai dibawah seratus orang, seperti di Inspektorat Bantul," kata Bambang Purwadi.

Ia mengatakan, usulan pengadaan mesin absensi sidik jari memang bukan untuk keseluruhan SKPD yang berjumlah sekitar 40 kantor, namun demikian diharapkan secara bertahap di beberapa SKPD lainnya agar ke depan bisa memberi contoh bagi instansi lain.

"Apalagi saat ini teknologi terus berkembang, bahkan ada alat absensi retina mata, dan dengan mesin ini akan diketahui kapan dia datang, tapi itu semua tergantung Bupati nantinya, dan memang membutuhkan studi kelayakan," katanya.

(KR-HRI)