Sleman, (Antara Jogja) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempertanyakan azas berkeadilan dalam penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia karena selama ini negara yang mempunyai panjang pantai di wilayah itu justru mendapatkan kuota yang lebih sedikit.
Pertanyaan tersebut disampaikan Susi Pudjiastuti pada pertemuan "Indian Ocean Tuna Commision" atau IOTC ke 21 yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta, Senin.
"Bahkan banyak negara kecil di kawasan perairan Samudera Hindia yang justru menjual kuota menangkap ikan tuna kepada negara lain," kata Susi Pudjiastuti.
Menurut dia Samudera Hindia kaya akan berbagai hasil laut dan bermacam jenis ikan, salah satunya ikan tuna.
Sejumlah negara yang tidak mempunyai wilayah pantai di Samudera Hindia mempuyani hak tangkap ikan karena wilayah Samudera Hindia merupakan laut lepas.
"Untuk itu perlu ada aturan yang jelas yang berazaskan keadilan terkait kuota aturan penangkapan ikan tuna di wilayah Samudera Hindia," katanya.
Susi mempertanyakan konsensi atau pemberian hak pada negara yang mempunyai panjang pantai di wilayah Samudera Hindia seperti Indonesia.
"Bahkan Taiwan justru mempuyai kuota lebih banyak dibandingkan Indonesia," katanya.
Forum internasional yang dihadiri 33 negara anggota IOTC ini juga membahas manajemen persediaan ikan tuna dan kuota yang diperbolehkan tangkap ikan tuna yang ada di wilayah perairan Samudera Hindia.
Selain isu kuota ikan tuna, juga dibahas terkait anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal tangkap ikan tuna di beberapa negara seperti Tionhkok, Korea Selatan, dan Taiwan.
Saat ini penangkapan ikan tuna pada perairan di Indonesia sendiri mengalami kenaikan.
"Bahkan penangkapan ikan tuna di perairan Samudera Hindia pada bagian wilayah Indonesia lebih produktif dibandingkan perairan Samudera Hindia di bagian Afrika," katanya.
(U.V001)
Berita Lainnya
Jokowi pertanyakan maksud eks ketua KPK Agus Rahardjo
Senin, 4 Desember 2023 10:58 Wib
Korban gempa pertanyakan bantuan
Senin, 4 September 2023 17:16 Wib
PDIP pertanyakan kemampuan koalisi KIB dan KPP
Rabu, 29 Maret 2023 6:54 Wib
Pansus PBB-P2 DPRD Kulon Progo pertanyakan pendapatan BPHTB tidak optimal
Senin, 12 Desember 2022 15:45 Wib
Ombudsman DIY pertanyakan pelaksanaan pilkades di Sleman terkait COVID-19
Senin, 23 Maret 2020 23:17 Wib
Mahfud pertanyakan "people power"
Rabu, 10 April 2019 18:44 Wib
Penggarap Paku Alam Ground pertanyakan pencairan tali asih
Jumat, 18 Januari 2019 17:00 Wib
DPRD Kulon Progo pertanyakan sistem aspirasiku belum dapat dimanfaatkan
Senin, 12 November 2018 6:31 Wib