Forkopimda dan KPU Sleman berkomitmen sukseskan Pemilu 2024

Sleman (ANTARA) - Bupati dan Wakil Bupati Sleman beserta Forkopimda dan KPU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, menandatangani sekaligus mendeklarasikan dan berkomitmen menyukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Dalam deklarasi yang dilaksanakan di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman tersebut ada beberapa poin komitmen yang dideklarasikan pada acara tersebut.

Poin tersebut meliputi menyukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, mendukung penuh penyediaan aparatur, sarana, dan prasarana badan ad hoc, mendukung seluruh kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pemilu Serentak 2024.

Kemudian mendukung pemanfaatan data kependudukan dalam proses pemutakhiran data pemilih, bekerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pemilu, mendukung kondusivitas ketertiban, dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan wujud komitmen Pemkab Sleman dalam mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang tertib dan damai.

Ia mengimbau seluruh tim sukses serta partai politik agar mampu memotivasi para pendukungnya untuk bersikap dewasa, sportif, dan mengedepankan kedamaian dalam menyikapi hasil pelaksanaan pemilu.

"Marilah kita jadikan Sleman sebagai barometer terbaik dalam pelaksanaan pemilu yang diawali dengan kesuksesan di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sleman," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjunjung profesionalitas dan integritas dalam menjalankan setiap tugas.

"Namun, kesuksesan pesta demokrasi ini tidak bisa diupayakan oleh KPU sendiri," katanya.

Menurut dia, perlu dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak untuk saling bersinergi.

"Kami punya slogan Integritas 24 jam. Jadi 24 jam kantor (KPU Sleman) tidak boleh kosong. Maka kami membagi waktu," katanya.

Ia mengatakan bahwa ada sejumlah rangkaian kegiatan Pemilu Serentak 2024 yang sudah akan dilaksanakan pada tahun 2022 di antaranya pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, dan penataan dapil (kabupaten/kota).

"Jika pada Pemilu 2019 masa kampanye selama enam bulan, maka untuk Pemilu Serentak 2024 hanya 75 hari. Masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap," katanya.

Dalam acara tersebut dikenalkan sekaligus dilakukan simulasi aplikasi mobile Lindungi Hakmu.

Aplikasi yang dirilis KPU tersebut berguna untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) untuk Pemilu Serentak 2024. Aplikasi ini sebagai upaya transparansi terkait data pemilih yang bisa diakses seluruh masyarakat.