Pemkab akui adanya kapling nonresmi Bantul Ekspo

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku panitia penyelenggara Bantul Ekspo di Pasar Seni Gabusan mengakui ada kapling non-resmi dalam arena pameran pembangunan 1 sampai 11 Agustus 2016 itu.

"Mungkin ada kapling tidak resmi, namun itu tidak dalam penanganan panitia karena tidak masuk dalam denah Bantul Ekspo," kata Sekretaris Panitia Bantul Ekspo 2016 yang juga staf Bagian Humas Pemkab Bantul Tunik Wusri Arliyani, Senin.

Menurut dia, pada event Bantul Ekspo itu, panitia telah membuat denah atau gambar secara keseluruhan kawasan yang mencantumkan kapling-kapling resmi maupun zona-zona bebas untuk akses pengunjung, namun dalam prakteknya banyak berdiri kapling di luar denah itu.

Namun demikian, saat ditanya biaya sewa kapling non-resmi, Pemkab tidak tahu, karena penyelenggaraan Bantul Ekspo tahun ini, pengelolaan kapling swasta melibatkan pihak ketiga, sementara Pemkab hanya mengelola kapling peserta dari instansi pemerintahan maupun kecamatan.

"Tidak ada yang setor ke saya (panitia Bantul Ekspo), tidak masuk panitia, itu karena tahun ini kami tidak menangani (kapling swasta) apalagi yang kapling non-resmi," katanya.

Tunik juga mengatakan, meskipun dalam Bantul Ekspo terdapat zona bebas PKL (pedagang kaki lima), namun pihaknya tidak membantah adanya pedagang yang berjualan di zona itu, karena kapling yang ada belum mampu mengakomodir seluruh pedagang.

"Namun kita sudah ada panitia yang bertugas memindahkan PKL agar tidak berjualan di zona bebas itu, jika ada PKL yang masuk," katanya.

Ketika ditanya apakah para PKL di Bantul Ekspo ditarik biaya sewa, Tunik mengatakan, tidak mengetahui hal itu, karena pihaknya mengklaim tidak ada setoran ke panitia, bahkan dalam penyelenggaraan Bantul Ekspo tahun-tahun sebelumnya tidak ada biaya.

Sementara itu, pihak ketiga pengelola kapling swasta Bantul Ekspo 2016, Bambang Gunawan tidak membantah ada penarikan pungutan biaya kepada para PKL yang dikoordinir salah satu panitia, termasuk berdirinya kapling di luar denah.

Namun demikian, dia, mengaku penarikan pungutan itu di luar pengelolaan pihak ketiga, sehingga dia beralasan tidak memiliki kewenangan menanganinya.

"Mereka menata atau menarik pungutan itu tanpa koordinasi dan sepengetahuan kami dari pihak ketiga, itu luar pengelolaan dari kami. Saya tidak tahu hubungannya orang yang mengurus itu (pungutan) apa ada hubungan dengan panitia di Humas saya tidak tahu," katanya.

(KR-HRI)