Jakarta (ANTARA) - Sejumlah perusahaan terdeteksi masih terus mengirimkan bahan bakar pesawat atau avtur ke Myanmar di tengah kejahatan perang yang terus dilakukan oleh militer, kata Amnesty International dan Global Witness, Rabu (1/3).
Kedua lembaga tersebut mengidentifikasi bahwa sejumlah perusahaan telah terlibat dalam rantai pasok itu, kata Amnesty International dalam pernyataan tertulis di situs webnya.
“Kami telah melacak pengiriman baru bahan bakar penerbangan yang kemungkinan berakhir di tangan militer Myanmar, yang secara terus-menerus melakukan serangan udara yang melanggar hukum,” kata Monste Ferre, Peneliti dan Penasihat Bisnis dan HAM Amnesty International.
Serangan-serangan tersebut, lanjut Ferrer, telah mengakibatkan terbunuhnya warga sipil, termasuk anak-anak.
“Sejak kudeta militer pada 2021, junta militer secara brutal menekan para pengkritiknya dan menyerang warga sipil dari darat dan udara. Pasokan bahan bakar pesawat yang sampai ke militer memungkinkan kejahatan perang ini terjadi. Pengiriman ini harus dihentikan sekarang,” kata dia.
Dalam laporannya, Amnesty International bekerja sama dengan Global Witness dan Burma Campaign Inggris menyebut ada beberapa perusahaan Asia dan Eropa yang kemungkinan terlibat dalam transaksi bahan bakar avtur dengan militer Myanmar.
Kapal tanker minyak Prime V, yang berlayar dari Sikka di India pada 28 November 2022, diketahui menurunkan bahan bakar pesawat kelas Jet A-1 di pelabuhan Thilawa, Myanmar.
Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan itu adalah Reliance Industries Ltd dari India.
Sementara itu, Sea Trade Marine dari Yunani menjadi penerima manfaat Prime V, sedangkan perusahaan P&I Club dari Jepang terlibat dalam menyediakan asuransi perlindungan dan ganti rugi.
Amnesty International mengatakan telah menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sejumlah perusahaan terdeteksi terus pasok avtur untuk junta Myanmar
