Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan penyediaan dana siap pakai untuk penanganan bencana di di wilayah setempat mulai 2016.
"Sudah kami usulkan anggaran dana siap pakai sebesar Rp3 miliar per tahun, anggaran itu bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan," kata Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarufuddin di Bantul, Sabtu.
Menurut dia, anggaran dana siap pakai (DSP) tersebut sudah diusulkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 dan saat ini pemerintah daerah bersama legislatif sedang membahas penggunaan anggarannya.
"Sudah dimasukkan dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara) 2016, kalau ini nanti di `dok` (setujui), bisa digunakan pada tahun depan," kata Amir.
Ia mengatakan, usulan dana siap pakai untuk bencana tersebut mempertimbangkan bencana yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Bantul yang rawan bencana, misalnya tanah longsor, banjir dan bencana lainnya.
Menurut dia, dana terkait dengan kebencanaan yang dianggarkan pemerintah daerah sebenaranya sudah disiapkan, hanya saja proses pencairannya perlu waktu, bahkan sampai berbulan-bulan sejak proposal diajukan masyarakat.
"Contoh tanah longsor yang terjadi di SD Piyungan itu sampai sekarang belum tertangani, padahal kejadian sudah berbulan-bulan lalu, makanya ini yang mendorong komisi usulkan dana siap pakai," kata dia.
Ia mengatakan, sebab dana siap pakai tersebut jika nantinya sudah diterapkan bisa langsung dicairkan maksimal satu kali 24 jam setelah kejadian bencana, sehingga di lokasi bencana bisa segera mendapat penanganan.
"Jadi, nanti kalau ada bencana tidak usah ribut, karena ada dana yang siap pakai 24 jam jika ada bencana. Ini (dana siap pakai) sudah diterapkan di Tangerang (Jawa Barat)," kata Amir.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto membenarkan adanya dana siap pakai yang sudah diakomodir dalam rancangan perubahan daerah (raperda) yang saat ini sedang dibahas di Bantul.
Menurut dia, dana serupa sebenarnya sudah ada dalam Dana Tidak Terduga yang tidak dikelola di BPBD Bantul, namun diakui pencairannya membutuhkan waktu yang lama sedangkan penanganan kebencanaan BPBD dibatasi waktu.
"Memang harus ada setiap saat, bisa dimanfaatkan jadi dana abadi, namun dana itu tidak mungkin digunakan kalau tidak ada bencana, yang jelas kalau ada dana siap pakai tidak perlu repot, karena lebih simpel," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
Hari Buruh 2024, Eko Suwanto desak pemda naikkan UMP DIY agar buruh lebih sejahtera
Kamis, 2 Mei 2024 22:38 Wib
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto komitmen tingkatkan kesejahteraan guru
Kamis, 2 Mei 2024 22:34 Wib
Eko Suwanto ajak aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan
Kamis, 2 Mei 2024 22:21 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pemerintah evaluasi pembangunan exit tol YIA
Minggu, 28 April 2024 20:03 Wib
Gapoktan Sumber Makmur Kulon Progo membudidayakan benih bawang merah
Minggu, 28 April 2024 20:00 Wib
Banggar DPRD Kulon Progo mendorong pemkab inovatif turunkan kemiskinan
Sabtu, 27 April 2024 11:51 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib