Pemkab Kulon Progo didesak percepat program padat karya pulihkan ekonomi

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Widiyanto mendesak pemerintah setempat mempercepat pelaksanaan program padat karya dalam rangka menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang terkontraksi 4,06 persen pada 2020.

Widiyanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan mengingat laju pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 4,06 persen pada 2020, Pemkab Kulon Progo perlu mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemulihannya.

"Menurut kami, untuk memulihkan ekonomi di tingkat masyarakat adalah percepatan pelaksanaan program padat karya di tingkat desa karena akan terjadi perputaran uang di masyarakat, dan tidak keluar," kata Widiyanto.

Menurut dia, program padat karya ini akan memanfaatkan tenaga lokal dan material yang dijual di sekitar mereka. Selain itu, dampak padat karya ini adalah infrastruktur yang bagus, sehingga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, yakni mempermudah akses di masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

"Padat karya infrastruktur ini dampaknya adalah memperlancar akses masyarakat dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," katannya.

Selanjutnya, Widiyanto mendorong Pemkab Kulon Progo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, seperti Dinas Pertanian dan Pangan untuk menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan adalah kunci ketahanan pangan di tingkat keluarga pada masa pandemi COVID-19.

Saat ini, harga sayur di pasaran fluktuatif, seperti cabai, terung, kacang panjang. Di setiap rumah di Kulon Progo pasti memiliki pekarangan yang luas. Hal ini perlu ditangkap Dinas Pertanian dan Pangan untuk memberdayakan dan melakukan pendampingan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan pada masa pandemi.

"Jangan meremehkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Kami minta pemkab harus membuat gerakan pangan lokal dengan pemanfaatan lahan pekarangan," harap ketua Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo dari Daerah Pemilihan II (Kokap dan Pengasih) ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan bahwa untuk tahun ini ada sebanyak 11 kecamatan yang menjadi sasaran program padat karya. Disnakertrans melaksanakan 53 titik lokasi program padat karya dalam rangka memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas infrastruktur di lingkungan masyarakat.

"Bentuk proyek padat karya mulai dari pengecoran jalan, pembangunan talut dan penyediaan saluran drainase," kata Nur Wahyudi.

Ia mengatakan sistem pelaksanaan program padat karya di 11 kecamatan ini dilakukan dengan sistem pembagian. Yakni 50 persen untuk pembelian material dan 50 persen untuk upah pekerja. Sebanyak 41 lokasi akan mendapat dana sebesar masing-masing Rp100 juta yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Sementara 12 lokasi sisanya mendapat bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar masing-masing Rp160 juta yang berasal APBD DIY.

"Pekerja yang dilibatkan  juga merupakan masyarakat sekitar lokasi program padat karya, yaitu masyarakat yang masuk kategori miskin dengan kondisi setengah menganggur dan menganggur diharapkan bisa terekrut melalui program ini. Sistem pengupahannya juga diberikan kepada kelompok masyarakat secara langsung," katanya.