Gunung Kidul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat membuat data kemiskinan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah itu.
Ketua DPRD Gunung Kidul Budi Utama di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan kemiskinan di kabupaten ini setiap tahunnya tetap tinggi, dan cenderung meningkat.
"Hal ini karena Pemkab Gunung Kidul tidak memiliki data kemiskinan. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan tidak berhasil. Karena itu, pemkab harus membuat data kemiskinan sesuai dengan kriteria khusus guna mempercepat pengentasan kemiskinan," katanya.
Menurut dia, sistem pendataan kemiskinan tidak jelas, begitu juga kriteria kemiskinan. Data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih menjadi tanda tanya. Angka kemiskinan di kabupaten ini tetap di atas 23 persen.
"Akibat data kemiskinan tidak jelas, program-program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran. Orang miskin tidak bisa menjadi kaya hanya karena gelontoron uang. Hal yang perlu dipikirkan bagaimana pemerintah melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, yakni meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing," katanya.
Selain itu, ia mengatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) seharusnya 50 persen untuk pembangunan infrastruktur, dan 50 persen bagi usaha produktif.
Tetapi realitasnya, modal usaha tersebut digunakan untuk simpan pinjam. "Sebenarnya, uang PNPM untuk simpan pinjam menjadi antek-antek kapital. Dana PNPM itu berasal dari World Bank. Artinya, masyarakat diberi uang untuk belanja barang. Hal ini tidak sesuai dengan semangat awal, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Menurut dia, apabila dana itu untuk usaha produktif, akan mengurangi pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia mengatakan kenyataannya gerakan pengentasan kemiskinan tidak dibarengi dengan pembangunan usaha pemberdayaan masyarakat.
Anggaran belanja mebel oleh Pemkab Gunung Kidul yang mencapai miliaran rupiah tidak dibarengi dengan memberdayakan produk lokal.
"Pemkab membeli mebel dari Klaten (Jawa Tengah) yang nilainya miliaran rupiah. Ini sangat disayangkan, pemkab tidak memiliki semangat untuk membeli produk lokal, dan memberdayakan industri lokal," katanya.
Seharusnya, kata dia, sesuai kewajiban pokok pemkab adalah meningkatkan daya saing masyarakat, baik dalam hal produk industri rumah tangga maupun sumber daya manusianya.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Komisi A DPRD DIY dukung pemda tingkatkan anggaran kampung tangguh bencana
Selasa, 7 Mei 2024 12:12 Wib
Hari Buruh 2024, Eko Suwanto desak pemda naikkan UMP DIY agar buruh lebih sejahtera
Kamis, 2 Mei 2024 22:38 Wib
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto komitmen tingkatkan kesejahteraan guru
Kamis, 2 Mei 2024 22:34 Wib
Eko Suwanto ajak aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan
Kamis, 2 Mei 2024 22:21 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pemerintah evaluasi pembangunan exit tol YIA
Minggu, 28 April 2024 20:03 Wib
Gapoktan Sumber Makmur Kulon Progo membudidayakan benih bawang merah
Minggu, 28 April 2024 20:00 Wib
Banggar DPRD Kulon Progo mendorong pemkab inovatif turunkan kemiskinan
Sabtu, 27 April 2024 11:51 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib