Pemkab Kulon Progo mengkampanye gerakan menanam pangan di pekarangan

id kulon progo

Pemkab Kulon Progo mengkampanye gerakan menanam pangan di pekarangan

Bupati Kulon Progo Sutedjo menanam tanaman pangan lokal gayong dalam rangka gerakan menanam pangan di pekarangan atau Gempar. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengkampanyekan gerakan menanam pangan di pekarangan atau Gempar dengan memberdayakan 203 kelompok wanita tani yang tersebar di 12 kecamatan.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan ekstensifikasi dan intensifikasi dari lahan persawahan untuk target peningkatan masih bisa dilakukan, tetapi perhitungan juga membutuhkan biaya yang harus ditingkatkan.

"Oleh karena itu, kami juga memberi perhatian pada lahan pekarangan. Lahan pekarangan kita ini belum terlalu dioptimalkan pengelolaannya dan pendayagunaannya, sehingga ini menjadi potensi pengembangan pangan guna menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan," kata Sutedjo.

Ia mengatakan secara global pertumbuhan persediaan pangan dibanding dengan konsumsi tidak seimbang, ditambah pandemi COVID-19 memaksa untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dengan pangan yang cukup bergizi. Selain berfokus pada lahan pertanian, tetapi juga memaksimalkan lahan pekarangan.

"Kami mengajak ibu rumah tangga yang digawangi kelompok wanita tani untuk melakukan gerakan menanam pangan di pekarangan guna mendukung ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19," harapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan pihaknya menjadikan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekarsari Kebunharjo salah satu desa satu lokasi fokus (lokus) stunting. Oleh karena itu KWT Mekarsari yang berada di Kebunharjo menjadi lokasi pencanangan Gempar. KWT Mekarsari ini termasuk dalam 203 KWT di seluruh Kabupaten Kulon Progo yang terlibat dengan rata-rata anggota 30 orang.

"Sebanyak 203 KWT yang tersebar di 12 kecamatan ini mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat. Selain itu, mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga," katanya.

Selain itu Pemkab  Kulon Progo tahun 2021 menganggarkan bantuan APBD bagi 40 KWT dengan Rp10 juta tiap kelompok. "Bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha KWT berdasarkan potensi lokal," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Arofah Noor Indriani mengapresiasi bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan serta optimalisasi lahan pekarangan sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi seimbang dan aman.

“Harapan kami dengan kemandirian kelompok-kelompok di Kulon Progo ini bisa mencukupi DIY, tidak hanya di Kulon Progo saja, agar DIY tidak mengambil dari daerah tetangga. Potensi kita ada, namun belum optimal. Kita dongkrak agar potensi yang ada di DIY kita optimalkan," katanya.