DPRD Bantul belum akan rilis absensi anggota -

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam waktu dekat ini belum akan merilis absensi kehadiran seluruh anggota legislatif itu selama masa pengabdian lima tahun terakhir kepada masyarakat.

"Untuk absensi memang belum karena memang setelah dicermati (absensi) tidak yang sampai melanggar aturan, juga untuk menjaga stabilitas politik," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Bantul Ichwan Tamrin, Rabu.

Menurut dia, pihaknya tidak membantah sebagian anggota dewan yang absensinya bolong-bolong, bahkan ada yang hingga beberapa kali berturut-turut tidak mengikuti agenda sebagai anggota dewan, namun hal itu dinilai masih dalam batas kewajaran.

"Dikatakan menyalahi aturan (kehadiran) itu ketika anggota absen selama enam kali berturut-turut, namun sejauh ini tidak ada," kata politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia mengatakan, belum akan rilis absensi ini juga karena seluruh anggota DPRD Bantul 45 orang, termasuk di antaranya lima anggota BKD saat ini tengah disibukkan dengan agenda sosialisasi (kampanye) kepada masyarakat menjelang Pemilu.

"Untuk menghadirkan pimpinan dan ketua fraksi saat ini tidak memungkinkan, karena kesibukan masing-masing," kata Ichwan.

Meski demikian, kata dia setelah pelaksanaan Pemilu 9 April nanti, pihaknya akan mengundang pimpinan dan seluruh ketua fraksi untuk melakukan koordinasi terkait absensi seluruh anggota dewan selama lima tahun atau periode 2009-2014.

"Akan kami koordinasikan ke pimpinan dan fraksi setelah pemilu nanti, ya nanti absensinya biar disampaikan masing-masing ketua fraksinya ke pimpinan partainya, termasuk disampaikan ke masyarakat," katanya.

Ditanya apakah ada tekanan dari anggota DPRD terkait rencana rilis atau evaluasi abseni anggota, ia mengatakan, selama ini BK tidak pernah mendapatkan tekanan terkait rencana evaluasi dan rilis absensi anggota dewan.

"Tidak ada (tekanan), tensi politik di Bantul selama ini juga tidak ada masalah," katanya.

Sementara itu, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang tergabung Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) menilai alasan DPRD tidak merilis absensi anggota tidak wajar, karena absensi tidak ada kaitannya dengan menjaga stabilitas Pemilu 9 April.

"Ini sudah menjadi kewajiban BK DPRD yang dibiayai APBD, seharusnya segera ada evaluasi, karena ini terkait dengan sumpah jabatan sebagai anggota dewan," kata Ketua MTB Irwan Suryono.d

(KR-HRI)