BKD tunggu instruksi bupati penilaian kompetensi pejabat -

id bantul

BKD tunggu instruksi bupati penilaian kompetensi pejabat -

Kabupaten Bantul (Foto Istimewa)

Bantul (Antara Jogja) - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu instruksi bupati untuk melakukan penilaian kompetensi dengan metode assessment center bagi pegawai negeri sipil terutama pejabat di lingkungan pemerintah setempat.

"Iya betul, itu (assessment center) tupoksinya (tugas fungsi pokok) BKD yang menyelenggarakan, tetapi kami masih menunggu instruksi bupati untuk melaksanakan," kata Kepala BKD Bantul, Supriyanto di Bantul, Jumat.

Sebelumnya Bupati Bantul Suharsono telah mewacanakan melakukan assessment center kepada para pejabat Pemkab Bantul untuk mengawali program kerja pemerintahannya, upaya itu dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kapasitas pejabat sebelum ditempatkan pada posisi jabatan struktural.

Supriyanto mengatakan, meskipun Bupati Bantul terpilih telah efektif bekerja setelah dilantik pada pertengahan Februari 2016, namun pihaknya belum mendapat kepastian mengenai kapan, meski begitu lembaganya siap menyelenggarakan dengan bekerjasama dengan instansi lain.

"Itu (assesment center) nanti jelas bekerjasama dengan instansi lain, dari Polri bisa, kemudian instansi yang memang punya kewenangan assessment. Namun yang jelas BKD tidak menyelenggarakan sendiri, karena ada tes lain-lain," katanya.

Selain belum mendapat kepastian dari Bupati Bantul, kata dia, sejauh ini belum ada pembicaraan yang mengarah pada upaya itu, sebab kegiatan tersebut belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul Murni 2016.

"Yang jelas menunggu dari bupati mau dianggarkan kapan, bisa saja di anggaran perubahan, sejauh ini juga belum ada pembahasan ke sana, kemungkinan bulan-bulan September ke atas," katanya.

Ia mengatakan, langkah untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas pegawai secara komprehensif berdasarkan kinerja pejabat tersebut, menurutnya belum pernah dilakukan BKD Bantul selama dipimpinnya, karena memang tidak ada kebijakan yang diambil dari atasan.

"Selama dua tahun saya menjadi Kepala BKD Bantul belum pernah, akan tetapi saya sendiri pernah mengalami saat dinas di Pemda DIY," katanya.KR-HRI
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024