Bupati harap pelaksanaan Muscab Apdesi Bantul diundur

Bantul (Antara) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suharsono mengharapkan pelaksanaan Musyawarah Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia tingkat kabupaten diundur dari rencana awal karena belum seluruh desa di wilayah setempat terisi jabatan lurah.

"Kalau tidak mendesak (Muscab Apdesi) silahkan diundur, sambil menunggu pemilihan lurah yang akan dilaksanakan sekitar Juni nanti," kata Bupati usai audiensi dengan sejumlah lurah yang berencana menggelar Muscab Apdesi Bantul di Bantul, Selasa.

Menurut dia, dari 75 desa di Bantul, hanya ada 53 desa yang mempunyai lurah definitif, sementara sisanya yang 22 desa pimpinannya dijabat oleh pelaksana tugas, sebab mengalami kekosongan jabatan sejak 2015, bahkan sebagian sejak awal tahun lalu.

Rencana Muscab Apdesi Bantul yang agenda di antaranya memilih ketua DPC Apdesi akan diselenggarakan pada pertengahan Mei 2016, sehingga menurut Bupati, jika dipaksa diselenggarakan pada rencana awal maka dipastikan tidak bisa diikuti seluruh lurah se-Bantul.

Selain mengundur pelaksanaan Muscab Apdesi Bantul, Bupati juga meminta pengurus lama asosiasi yang mewadahi perangkat desa itu untuk memaparkan prestasi yang diraih selama periode sebelumnya serta program ke depan sebagai masukan ke kepala daerah yang dilantik pertengahan Februari 2016.

"Selama kepengurusan yang lalu apa saja prestasi yang dicapai Apdesi dan program ke depan, supaya saya bisa memberikan pengarahan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi DIY Sukro Nur Harjono mengatakan, audiensi dengan Bupati Bantul Suharsono bertujuan memints saran dan arahan terkait rencana pembentukan pengurus DPC Apdesi Bantul dalam Muscab yang direncanakan pada pertengahan Mei mendatang.

Sedangkan Lurah Desa Panggungharjo Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi mengatakan, sebagai asosiasi yang mewadahi lurah dan pamong desa, Apdesi dinilai perlu diaktifkan kembali setelah mengalami kevakuman karena berakhirnya periode kepengurusan DPC Apdesi Bantul sebelumnya.

"Apdesi sangat diperlkukan, karena kami bisa melakukan koordinasi yang lebih baik dengan sesama pemerintah desa. Selain itu dengan Apdesi kami bisa akses dana bantuan maupun hibah dari pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

(KR-HRI)