Yogyakarta (Antara) - Target DPRD Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan 30 produk hukum yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2017 diperkirakan tidak tercapai.
"Belum banyak peraturan daerah yang ditetapkan. Namun, sudah ada beberapa yang selesai dibahas dan menunggu penetapan saja," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko di Yogyakarta, Minggu.
Beberapa produk hukum yang sudah ditetapkan tahun ini di antaranya adalah Penyelenggaraan Pondokan, Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaraan Kearsipan dan Pencabutan Perda dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sedangkan sejumlah rancangan peraturan daerah yang sudah selesai dibahas di antaranya adalah Raperda Penyandang Disabilitas, Penanganan Kebakaran dan Penanganan Kawasan Kumuh.
Hanya saja, lanjut dia, penetapan raperda tersebut terkendala dalam proses fasilitasi dan evaluasi di Biro Hukum Pemerintah DIY. "Proses tersebut terkadang membutuhkan waktu cukup lama sehingga berpengaruh pada waktu penetapannya," katanya.
Sujanarko mengatakan, proses fasilitasi dan evaluasi di Biro Hukum DIY seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan namun biasanya baru diselesaikan dalam waktu lebih dari satu bulan.
"Bahkan sudah ada yang dua bulan di DIY, dan belum juga dikembalikan ke kota. Hal ini yang menjadi kendala kami saat akan menetapkan peraturan daerah," katanya.
Ia pun meminta agar Badan Pembentukan Perda dan Panitia Khusus yang membahas setiap raperda terus melakukan komunikasi intensif dengan Biro Hukum DIY agar fasilitasi dan evaluasi raperda bisa dilakukan lebih baik.
"Proses fasilitasi dan evaluasi memang tidak mudah. Setiap pasal harus benar-benar dicermati sehingga produk hukum tersebut bisa dijalankan dengan baik. Mungkin saja, ada keterbatasan sumber daya manusia dalam proses evaluasinya," katanya.
Sedangkan mengenai target Program Pembentukan Peraturan Daerah, Sujanarko mengisyaratkan adanya rasionalisasi target dengan memprioritaskan rancangan peraturan daerah yang dinilai mendesak.
(E013)
Berita Lainnya
Hari Buruh 2024, Eko Suwanto desak pemda naikkan UMP DIY agar buruh lebih sejahtera
Kamis, 2 Mei 2024 22:38 Wib
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto komitmen tingkatkan kesejahteraan guru
Kamis, 2 Mei 2024 22:34 Wib
Eko Suwanto ajak aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan
Kamis, 2 Mei 2024 22:21 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pemerintah evaluasi pembangunan exit tol YIA
Minggu, 28 April 2024 20:03 Wib
Gapoktan Sumber Makmur Kulon Progo membudidayakan benih bawang merah
Minggu, 28 April 2024 20:00 Wib
Banggar DPRD Kulon Progo mendorong pemkab inovatif turunkan kemiskinan
Sabtu, 27 April 2024 11:51 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib