Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyalurkan bantuan pangan nontunai kepada 20.070 keluarga penerima manfaat untuk periode Januari sampai Maret ini.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulon Progo Irianta di Kulon Progo, Selasa, mengatakan jumlah penerima yang resmi dari BNI sebanyak 20.070 KPM langsung diambil di rekening masing-masing.
"Sampai saat ini, jumlah KPM yang telah mencairkan bantuan yg sudah belum tahu jumlahnya. Sampai saat ini, BNI 46 belum rekonsiliasi dengan Dinsos-P3A," kata Irianta.
Baca juga: 21,3 juta penduduk terima bansos pangan
Selain bantu pangan non tunai (BPNT) dari pusat, lanjut Irianta, Pemkab Kulon Progo juga menyalurkan BPNT dari APBD kepada 4.400 KPM periode Januari, Februari, dan Maret.
Besaran bantuan setiap KPM dari APBN dan APBD sebesar Rp200 ribu per bulan.
"Bantuan sudah tersalurkan. Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membeli kebutuhan pangan sesuai ketentuan dengan membelanjakan di warung terdekat dengan tempat tinggal KPM. Kami juga berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan saat puasa dan lebaran nanti," katanya
Ia mengatakan petugas Dinsos-P3A juga melakukan monitoring terhadap pemanfaatan BPNT yang telah disalurkan.
"Kami melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pelaksanaan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono mengatakan saat ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) sedang melakukan pendataan "by name by address" supaya mempermudah penanganannya.
Langkah ini untuk percepatan Penanganan kemiskinan. Hal ini dikarenakan BPNT masih dibutuhkan, namun perlu ada solusi terbaru untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.
"Kami mendapat data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), angka kemiskinan di Kulon Progo sebanyak 90.020 jiwa. Artinya, kita diminta memilah sendiri data tersebut, dan hasilnya 15.000 jiwa masuk kategori kemiskinan esktrem," kata Triyono.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, kemiskinan ekstrem harus diselesaikan sampai nol hingga 2024.
Program penanganan kemiskinan ekstrem, yakni Kulon Progo sudah memiliki program pengentasan kemiskinan berbasis lokus. Program ini sejalan dengan Pemda DIY di tingkat kecamatan. Kemudian di Kulon Progo lokusnya di tingkat desa/kalurahan.
"Kami berkolaborasi dengan mengambil 10 kelurahan termiskin di empat kecamatan. Kemudian diberikan program stimulasi untuk pemberdayaan hingga bantuan sosial. Kami akan evaluasi pada akhir 2023, kalau efektif akan kami berlakukan di wilayah lainnya," katanya.
Baca juga: Bansos pangan dianggarkan Rp8,36 triliun
